Pentingnya Ubah Pendekatan Penanganan Stunting: Dari ‘Menurunkan’ Jadi ‘Cegah Penambahan’

01-03-2024 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher saat mengikuti Rapat Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi IX DPR RI di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (28/02/2024). Foto: Anju/nr

PARLEMENTARIA, Bintan - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan adanya masalah penurunan tingkat stunting di Indonesia khususnya di Kabupaten Bintan. Selain itu, dia menggarisbawahi pentingnya mengubah pendekatan dari "menurunkan stunting" menjadi "mencegah penambahan stunting baru".

 

"Kita sudah sepakat bahwa diksi menurunkan stunting itu harus diluruskan, diganti dengan mencegah penambahan stunting baru. Kenapa, karena menurunkan stunting ini ternyata tidak mudah," ujar Netty Prasetiyani saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Rapat Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi IX DPR RI di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (28/02/2024)

 

Lebih lanjut, kata Netty, menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi adalah tidak adanya dukungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK). Hal ini membuat keluarga yang memiliki balita stunting harus membeli PKMK secara mandiri, memberikan beban tambahan bagi mereka.

 

"Sangat penting bagi kita untuk mengubah paradigma ini, karena menurunkan stunting ternyata tidak semudah yang kita bayangkan," ujarnya.

 

"Sangat penting bagi kita untuk mengubah paradigma ini, karena menurunkan stunting ternyata tidak semudah yang kita bayangkan,”

 

Politisi PKS itu menyebut pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memperkuat fungsi keluarga. Menurutnya, banyak persoalan seperti kesehatan, ketenagakerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar dapat diatasi jika fungsi keluarga diperkuat dengan baik.

 

"Keluarga harus menjadi landasan utama dalam menjaga pola asupan dan asuhan yang sehat bagi anggotanya," tuturnya.

 

Legislator Dapil Jawa Barat juga menekankan perlunya pemahaman yang lebih baik dari kepala keluarga mengenai peran dan fungsi keluarga dalam memastikan kesejahteraan anggota keluarga, terutama dalam hal pola asupan dan asuhan yang tepat. Dengan demikian, Ia berharap bahwa tantangan ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang komprehensif dalam menangani masalah stunting dan memperkuat fungsi keluarga di Indonesia.

 

"Nah, hari ini yang juga menjadi tantangan tidak kalah penting adalah ternyata banyak keluarga-keluarga kita, kepala keluarga kita, yang memang belum memahami fungsi keluarga dalam menyelenggarakan pola asupan dan asuhan keluarga," tutupnya (aas/rdn)

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...